Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR ke Provinsi Sulawesi Utara. Foto : Tasya/mr

Infrastruktur pendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Likupang di Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara yang saat ini sedang dalam tahap pembangunan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dinilai sudah dipersiapkan secara matang oleh Pemerintah. Anggota Komisi V DPR RI Ansar Ahmad berpendapat meskipun masih tersisa pembangunan jalan beberapa kilometer lagi, tetapi akses menuju KEK Likupang dinilai saat ini sudah baik.

“Saya kira kalau kawasan KEK Likupang yang kita kunjungi itu baru persiapan pembangunan, akan tetapi infrastruktur pendukungnya sepertinya sudah disiapkan sungguh-sungguh oleh Pemerintah. Maka kita lihat ada jalan-jalan yang dibangun melalui APBN dan masih tersisa beberapa kilometer dan akan segera diselesaikan oleh Pemerintah Pusat,” ujar Ansar usai meninjau KEK Likupang saat Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR ke Provinsi Sulawesi Utara, Kamis (19/12/2019)

Destinasi Wisata Bunaken yang sudah dikenal baik oleh wisatawan domestik maupun mancanegara pun dinilai mampu menarik wisatawan untuk berkunjung ke KEK Likupang. Sehingga pengembangan KEK Likupang yang menjadi salah satu kawasan strategis pariwisata nasional ini memiliki prospek yang bagus dan menjanjikan. Untuk itu, Ansar menyampaikan Komisi V DPR RI akan terus mengawal pembangunan KEK tersebut agar pembangunan berjalan sesuai dengan target waktu yang ditetapkan.

“Karena di Sulawesi Utara ini ada engine-nya yaitu Bunaken dan sudah dikenal oleh turis mancanegara, apalagi turis domestik. Saya kira prospek pengembangan KEK yang juga menjadi kawasan strategis pariwisata nasional di Sulut ini memang salah satu yang menjanjikan. Maka Komisi V DPR datang ke sini untuk memberikan dukungan itu agar KEK di Sulut ini bisa terbangun lebih cepat, sehingga angka kunjungan pariwisata di daerah ini bisa meningkat dengan cepat,” tandas legislator dapil Kepulauan Riau ini.

Selain itu, Ansar menjelaskan keunggulan lain yang sudah dimiliki Sulut. Salah satunya dari segi akses, Bandara Sam Ratulangi merupakan bandara internasional yang bahkan bisa didarati pesawat-pesawat besar. Keunggulan ini semestinya dapat dimanfaatkan Pemprov Sulut untuk mempromosikan pariwisata ke pasar domestik maupun mancanegara melalui pameran pariwisata skala nasional dan internasional, sehingga pariwisata di Sulut semakin dikenal luas, dan target pemerintah mendatangkan 20 juta wisman ke Indonesia dapat tercapai.

“Nah keunggulan lainnya di daerah ini kan airport-nya sudah berkelas nasional, bahkan pesawat yang berbadan lebar yang sekelas A300, A320, dan DC10 bisa masuk ke Bandara Sam Ratulangi. Kalau dari sisi infrastruktur, sebenarnya sudah bakal lengkap itu di Sulut. Maka Pemerintah Daerah ini harus lebih banyak ke depan mempromosikan daerah ini baik dalam bentuk kegiatan event-event wisata berskala nasional dan internasional,” terang Ansar.

Sisi keselamatan wisatawan pun turut disoroti politisi Partai Golkar ini. Ia menerangkan BNPP/Basarnas perlu membangun pos-pos pengamanan di pantai-pantai yang termasuk bagian dari KEK Likupang. Hal tersebut dinilai sangat penting karena pada waktu tertentu, Indonesia akan mengalami musim-musim ekstrem seperti saat ini. Di satu sisi menurutnya, ombak yang tinggi dapat menarik minat wisatawan untuk melakukan aktivitas surfing, namun di sisi lain tentu keselamatan wisatawan harus terjamin.

“Saat-saat tertentu kan ada musim-musim ekstrem di sini ya, seperti bulan-bulan seperti ini ya, monsoon, gelombang yang kuat. Tapikan di sisi lain itu sangat bagus untuk kegiatan kayak surfing kemudian snorkelling. Saya kira semua bisa diatasi dan itu bukan hal yang sulit, kalau memang kawasan ini sudah ditetapkan sebagai kawasan strategis. Biasanya semua sektor akan masuk ke sini,” tegas Ansar.

Mantan Bupati Bintan ini juga mengingatkan peran Pemda untuk memajukan UMKM yang ada di Sulut. Pemerintah dapat berperan dengan memberikan dukungan permodalan sehingga saat pariwisata dikembangkan, maka sektor lainnya seperi UMKM juga bisa terangkat. Ia juga berharap melalui KEK ini dapat menarik perhatian investor agar dapat berinvestasi membangun dalam skala yang lebih besar. Ansar menekankan pentingnya peran para duta besar agar bisa mengomunikasikan dan menarik investor-investor dari luar negeri.

“Yaitu tinggal peran Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat kan di dalam salah satu UU Omnibus Law yang akan dibahas dalam waktu dekat terkait dengan cipta lapangan kerja dan dukungan ekonomi dari sektor UMKM. Saya kira ke depan pasti akan lebih mudah, maka Pemda disini saya kira hanya tinggal mendorong. Kan dulu ada program one village one product barang kali itu bisa dihidupkan kembali,” tutup Ansar. (nap/sf)